KUMPULAN JUDUL SKRIPSI HUKUM TERLENGKAP



Skripsi Hukum Internasional

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DAN LIBANON (STUDI NORMATIF TENTANG IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA IV 1949), 07
  2. PERLINDUNGAN PENGUNGSI ANAK TIMOR LESTE MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK 20 NOPEMBER 1989 OLEH UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES) (SUATU TINJAUAN NORMATIF), 08
  3. STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERLAKUAN TAWANAN PERANG, 08
  4. KAJIAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG DIANUT DALAM HUKUM PAJAK INDONESIA BEKENAAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN (Analisis Yuridis Penghindaran Pajak Menurut Perjanjian Bilateral Indonesia-Amerika tentang Penghindaran Pajak Berganda), 08
  5. PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL, 09
  6. PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA SEBAGAI UPAYA TEGAKNYA KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, 06
  7. ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN KOTA BERSAUDARA (SISTER CITY) ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA MONTANA REPUBLIK BULGARIA, 09
  8. KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN PADA TAWANAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HAM DAN KONVENSI JENEWA 1949, 08
  9. LEMBAGA EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL, 07
  10. MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN-KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER, 08
  11. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA GATT DAN WTO DITINJAU DARI SEGI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI, 07
  12. PENCEMARAN LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN (SUATU PERSPEKTIF DARI EKOLOGI DAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL, 08
  13. PENGGUNAAN BOM CLUSTER DAN KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITER DI TIMUR TENGAH ,08
  14. URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA – SINGAPURA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, 07
  15. EKSISTENSI GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL, 07
  16. PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP ICRC (INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN I 1977)
  17. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA KEPELABUHANAN UNTUK KAPAL DALAM JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENGENAAN PPN KEPADA PT.TPS), 08
  18. KEMERDEKAAN NEGARA KOSOVO DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL, 08
  19. PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DI DALAM PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL DI AFRIKA, 08
  20. LEGALISASI PERDAGANGAN HEWAN TERANCAM PUNAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL, 08
  21. ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI, 09
  22. IMPLIKASI POTENSI PELAKSANAAN KOREKSI FISKAL ATAS PRAKTEK TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) : ANALISIS HUKUM P3B ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT, 09
  23. BENTUK PENGATURAN DAN PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT PERSETUJUAN TRIPs DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL ASING DI PENGADILAN INDONESIA, 09
  24. ANALISIS PENGAMBILALIHAN PT INDOSAT TBK DARI ASIA MOBILE HOLDINGS PTE LTD KE QATAR TELECOM Q.S.C. DITINJAU DARI PERATURAN BIDANG PERSAINGAN USAHA DAN PASAR MODAL, 09
  25. IMPLIKASI PENGATURAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DALAM SATU KONTRAK TURNKEY TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING PTX, 09
  26. PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM PERSPEKTIF ASEAN, 09
  27. KEDUDUKAN, PENGATURAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH UDARA DAN RUANG ANGKASA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI NEGARA KHATULISTIWA, 10
  28. PENERAPAN NORMA DASAR HUKUM INTERNASIONAL UMUM, 10
  29. PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL MELALUI MEKANISME EKSTRADISI ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN, 10
  30. PENGARUH ASEAN CHARTER (PIAGAM ASEAN) TERHADAP YURISDIKSI NEGARA ANGGOTANYA, 10
  31. PENGGUNAAN BOM CLUSTER PADA AGRESI MILITER ISRAEL KE PALESTINA TAHUN 2009 DITINJAU DARI STATUTA ROMA DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL, 10
  32. PERAN UNICEF DALAM IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK PBB DI INDONESIA, 09
  33. PERANAN UNESCO TERHADAP PENGKLAIMAN  BUDAYA TIDAK BERWUJUD DAN PENERAPAN HUKUMNYA  DI INDONESIA, 10
  34. TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PENERAPAN DISTINCTION PRINCIPLE DALAM PERANG MODEREN, 10


Skripsi Hukum Agraria

1.      PRINSIP KEHATI-HATI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ASASI TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPETEN SUKOHARJO, 08
2.      PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA, 07
3.      PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SISTIMATIK MELALUI LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI 08
4.      PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KRAGILAN, KADIPIRO OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, 08
5.      TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi di Kabupaten Sragen ), 08
6.      TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo), 08
7.      PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN, 09
8.      PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002 – 2006, 08
9.      ASAS PENDAFTARAN TANAH DALAM SERTIFIKASI MASSAL ATAS TANAH NEGARA MELALUI PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KELURAHAN KETELAN SURAKARTA, 08
10.  PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KAMPUNG CLOLO KELURAHAN KADIPIRO OLEH KANTOR PERTANAHAN SURAKARTA, 09
11.  EKSISTENSI HAK ULAYAT DALAM PEMAHAMAN DAN SIKAP MASYARAKAT DI KEC PANGURURAN BUHIT KAB SAMOSIR, DIKAITKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1968, 08
12.  EKSISTENSI LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA LATIFUNDIA DAN ABSENTEE, 09
13.  KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KAB SAMOSIR, 08
14.  KINERJA BPN PROV SUMUT DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ATAS TANAH, 08
15.  PENUNTUTAN PENGEMBALIAN TANAH YANG TELAH DIGANTI RUGI OLEH PT KWALA GUNUNG KEPADA MASYARAKAT MARIAH HOMBANG, 07
16.  PERAN PEMERINTAH DAERAH KAB BENER MERIAH DALAM PELAKSANAAN PENATAAN RUANG, 08
17.  TINJAUAN PROSES PEMBUKTIAN KEBENARAN DASAR PENGUASAAN TANAH DALAM PENDAFTARAN KONVERSI HAK ATAS TANAH EX-HUKUM ADAT, 08
18.  TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PERWAKAFAN TANAH MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF, 08
19.  TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH BERDASARKAN KEPPRES NO 55 TAHUN 1993, 08
20.  ANALISIS MENGENAI PENGARUH KENDALA PENGADAAN TANAH TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI: ANALISA KASUS PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CINERE-JAGORAWI OLEH PT.X ,09
21.  ANALISA HUKUM KEBERADAAN KUASA MUTLAK DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 261/PDT.G/2005/PNCBN),09
22.  PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN SLEMAN, 07
23.  SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA (STUDY KASUS TANAH KAS DESA SUMBERHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), 05



Skripsi Hukum Perdata

1.      PELAKSANAAN PERJANJIAN BELI SEWA BARANG ELEKTRONIK PADA P.T. ADIRA QUANTUM MULTI FINANCE DIVISI NON OTOMOTIF SOLO BARU SUKOHARJO,09
2.      PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGAWASAN ASPEK SYARAIAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SAFINA KALTEN, 08
3.      IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH I BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURAKARTA, 08
4.      PELAKSANAAN IJIN POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG ERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA ), 08
5.      STUDI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA, 08
6.      ANALISIS YURIDIS TENTANG PRIVATISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN, 07
7.      PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN (Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri), 08
8.      TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) SURAKARTA, 08
9.      PELAKSANAAN PENGAJIAN PEGWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PP NO.9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KESEMBLAN ATAS PP NO.7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL), 08
10.  PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.G/2006/PA.Kra), 09
11.  PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR BEA DAN CUKAI SURAKARTA DALAM PEMBERANTASAN BARANG PALSU DAN HASIL BAJAKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN, 09
12.  PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM KAITANNYA DENGAN ASPEK NORMA KERJA Di SOLOPOS, 08
13.  PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( Studi Kasus di BPKD Kabupaten Sukoharjo), 08
14.  PEMBUKTIAN BENDA IMATERIIL BERUPA LISTRIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG, 07
15.  PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN YANG BERSIFAT TERLARANG ATAU DILARANG UNTUK DIEDARKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR, 08
16.  KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN GHOIB” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR, 08
17.  TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI DASAR HUKUM BAGI PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN RETAIL BERBASIS RESI GUDANG DI INDONESIA, 08
18.  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA, 08
19.  TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI KEPADA INVESTOR REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08
20.  TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REMOTE TRADING SYSTEM DI BURSA EFEK JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08
21.  TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 08
22.  TINJAUAN CARA PENGELOLAAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN NO.HK.00.05.4.1380 TENTANG PEDOMAN CPOTB SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08
23.  STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 08
24.  STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03/MDAG/ PER/2/2006 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN (Studi Kasus Di Kabupaten Ngawi Jawa Timur), 08
25.  STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANTOR CABANG GONDANG KABUPATEN SRAGEN, 08
26.  STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI BANK SYARIAH DAN SISTEM BUNGA DI BANK KONVENSIONAL (TINJAUAN DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO DAN DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SOLO), 08
27.  PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR ( STUDI KASUS DI DINAS PASAR SUKOHARJO ), 08
28.  STUDI KOMPARASI ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DENGAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI (Studi di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Palur dan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru), 08
29.  PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL, 08
30.  PERSAINGAN TARIF PADA MASKAPAI PENERBANGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08
31.  PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA SEBAGAI PENANGGUNG KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKTUR DAN KARYAWAN (DIRECTOR AND OFFICER LIABILITY), 07
32.  ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 08
33.  PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Sengketa Antara Honda Karisma dan Tossa Krisma), 08
34.  TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI, 08
35.  PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM, 09
36.  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM ASURANSI SYARIAH (STUDI DI PT ASURANSI TAKAFUL KANTOR CABANG PERWAKILAN SURAKARTA), 09
37.  TINJAUAN YURIDIS LARANGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG (SHARE CROSS OWNERSHIP) ANTAR PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08
38.  PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI, 08
39.  TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) IBNU KHALDUN KABUPATEN PATI JAWA TENGAH, 09
40.  DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA) 08
41.  EKSISTENSI ASURANSI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF BAGI BANK DALAM MENGATASI RISIKO KREDIT MACET (Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten), 08
42.  TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI KEPADA INVESTOR REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08
43.  PROBLEMATIKA PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB DI SURAKARTA *STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SURAKARTA), 07
44.  ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN DESA DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen), 08
45.  DASAR KUKUM OPERASIONAL DAN MANAJEMEN KOPERASI BERBASIS SYARIAH (Studi KOSPIN Syariah Karanganyar), 09
46.  EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,07
47.  EKSISTENSI MINIMARKET WARALABA DALAM PERSAINGAN USAHA DI PASAR RITEL BERDASAR UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI SURAKARTA, 07
48.  IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH WAL IJARAH AL-MUNTAHIA BIT-TAMLIK DALAM PRODUK KONGSI PEMILIKAN RUMAH SYARIAH (KPRS) PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO 08
49.  KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH (Studi Kasus pada PT. Sarana Surakarta Ventura), 08
50.  KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN), 08






Skripsi Hukum Pidana

1.      PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA, 08
2.      TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, 08
3.      PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASAR PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGUNALANGAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08
4.      IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHDAAP PELAKU TINDAK PIDANAN PERZINAHAN OLEH HAKIN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 07
5.      ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK, 09
6.      PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA), 08
7.      KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08
8.      STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri), 08
9.      IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PASAL 506 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ), 08
10.  PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG, 08
11.  PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAKEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08
12.  PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, 08
13.  PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08
14.  PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG, 08
15.  LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, 08
16.  TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), 08
17.  TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH PARAMEDIS ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08
18.  TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 292 KUHP TENTANG PENCABULAN SEJENIS TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08
19.  TINJAUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR, 08
20.  TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCULIKAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 08
21.  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT),08
22.  STUDI TENTANG PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, 08
23.  STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA,08
24.  STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM, 08
25.  PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR POS YANG TIDAK MENGANTAR SURAT KEPADA YANG BERHAK (STUDI KASUS DI POLSEK NGADIROJO WONOGIRI), 08
26.  PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA, 08
27.  PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 08
28.  STUDI KOMPARASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UU RI NO. 21 TAHUN 2007, 08
29.  UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo), 09
30.  PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, 08
31.  KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (PENGEROYOKAN) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali) 08
32.  PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA ( Studi Kasus di Poltabes Surakarta ), 08
33.  KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08
34.  ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo), 08
35.  ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN, 07
36.  ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pacitan), 08
37.  ANALISIS TENTANG PEMERIKSAAN SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SURAKARTA), 08
38.  DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID, 08
39.  IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA), 07
40.  IMPLEMENTASI PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (Studi Di Kejaksaan Negeri Nganjuk), 08
41.  PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN BERKAITAN DENGAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI, 08
42.  PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL, 08
43.  TINJAUAN TENTANG ALAT-ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08
44.  TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILAIAN PENERAPAN HUKUM OLEH JUDEX FACTI SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN KASASI OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BANK MANDIRI DENGAN TERDAKWA E.C.W NELOE, 09
45.  STUDI TENTANG PENERAPAN SYARAT FORMIL DAN MATERIIL SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM (STUDI KASUS PADA PERKARA PIDANA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA ABDULLAH PUTEH), 08
46.  PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO), 08
47.  PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA, 08
48.  KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERNIKAHAN, 08
49.  KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP TERHADAP SIPIL DAN MILITER ( Studi kasus di Poltabes Surakarta dan Denpom Surakarta), 08
50.  PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DARI KEKERASAN SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ISLAM, 07



0 Response to "KUMPULAN JUDUL SKRIPSI HUKUM TERLENGKAP"

Post a Comment