iklan

KUMPULAN SKRIPSI HUKUM TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEMIRIPAN MEREK PADA SUATU PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pesatnya perkembangan ekonomi dan perdagangan di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ditandai dengan adanya pasar bebas. Implementasi dari pasar bebas adalah bahwa negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri (asing), demikian pula sebaliknya masyarakat Indonesia dapat menjual karya produk/karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas. Produk ataupun karya perusahaan baik dari Indonesia maupun luar negeri (asing) yang beredar dalam pasar global harus mmendapatkan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran dan pemalsuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta kepastian hukum bagi orang ataupun perusahaan yang mempunyai produk yang telah memiliki nilai jual (brand image) di masyarakat.
Perusahaan yang memproduksi barang (makanan, minuman, dan lainlain) atau jasa pada umumnya menggunakan merek tertentu. Merek telah lama digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari barang dan atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan. Merek dalam kedudukannya untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk, hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan atau jasa dengan barang dan atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Memiliki suatu merek berarti telah
menerapkan salah satu strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang
menggunakan merek mempunyai mutu dan karakter yang baik yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah mengatur
perlindungan hukum terhadap suatu merek, namun hingga saat ini masih banyak
para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsurunsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa unsur merek, yaitu1:
1. Syarat utama merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.
2. Tanda yang dapat menjadi simbol merek terdiri dari unsur-unsur,
gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
1Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual, http://www.scribd.com/, Diakses Pada
Hari Selasa Tanggal 22 Maret 2011 Pukul 12.00 WIB.
Berdasarkan hukum positif di Indonesia merek harus didaftarkan.
Pendaftaran atas merek berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis, dan sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan merek yang saat ini sering
terjadi di Indonesia adalah2 :

1. Praktek Peniruan Merek Dagang
Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya menggunakan merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atau jasa yang sudah terkenal untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang yang diproduksinya tersebut adalah produk terkenal tersebut.
2. Praktek Pemalsuan Merek Dagang
Persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang beritikad tidak baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di masyarakat yang bukan merupakan haknya
2Ibid.
3. Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik berkenaan dengan Sifat dan Asal-usul Merek
Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang bermutu.
Merek-merek dagang yang sudah terkenal atau mempunyai nilai jual (brand image) banyak yang dipalsukan oleh sebagian orang untuk meraih keuntungan dari kemiripan atau peniruan merek dagang tersebut. Kasus kemiripan merek pada suatu produk makanan dan minuman yang terjadi di
Indonesia adalah:
1. Produk minuman EXTRAJOSS dengan ENERJOSS
2. Produk minuman POPICE dengan TOPICE
3. Produk makanan MIE SEDAAP dengan MIE SEDAAAP
4. Produk makanan OREO dengan ORIO ORIO
Perdagangan tidak akan berkembang baik jika suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam suatu negara. Praktek peniruan dan pemalsuan khususnya pada produk makanan dan minuman jelas akan merugikan tidak hanya bagi para pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen sebagai pengguna dari produk makanan dan minuman. Berkaitan dengan hal tersebut maka merek harus mendapatkan perlindungan hukum.
Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam bentuk penelitian yang diberi judul : TINJAUAN HUKUM
TERHADAP KEMIRIPAN MEREK PADA SUATU PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2001 TENTANG MEREK .
B. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek suatu produk makanan dan minuman?
2. Tindakan hukum apakah yang dapat dikenakan kepada pihak yang meniru suatu merek produk makanan dan minuman?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek suatu produk makanan dan minuman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang meniru suatu merek produk makanan dan minuman

D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:
1. Kegunaan Secara Teoritis
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, Penulis dapat memberikan masukan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada umumnya dan Hukum Merek pada khususnya.
2. Kegunaan Secara Praktis
Diharapkan dengan melakukan penelitian ini, Penulis dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai merek, kemiripan merek atau pemalsuan merek.

E. Kerangka Pemikiran
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa: dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur . Konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam pembukaan
alinea kedua, terutama pada makna adil dan makmur, dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Jerremy Bentham menjelaskan the great happiness for the
greatest number. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan
masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Konsep yuridis
ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat
memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain seberapa besar
sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang
diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan
ditujukan kepada tujuan tertentu3.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara
Indonesia adalah negara hukum, itu berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi
atau dilakukan di wilayah Indonesia harus berdasarkan hukum bukan
berdasarkan kekuasaan belaka. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
seperti yang diungkapkan Mochtar Kusumaatmadja yang menyebutkan bahwa
hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat perlu dilakukan dengan sangat
hati-hati agar hal tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada masyarkat4.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari dibentuknya pemerintahan
Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan
nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa
dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 merupakan
kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional. Visi pembangunan nasional Indonesia Tahun 2005 2025 adalah
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan nasional memiliki
8 (delapan) misi, yaitu :
3 Otje Salman Soemadiningrat, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan
Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal. 156-157.
4 Mochtar Kusumaatmadja, Dikutip dalam Sri Woelan Aziz, Aspek-Aspek Hukum
Ekonomi Pembangunan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal. 332.
1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudi dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional.
Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara
bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Saat ini, Indonesia sudah memasuki RPJMN Tahapan ke-2 (2010 2014). Visi
Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan
berkeadilan. Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi
pembangunan 2010 2014 sebagai berikut :
1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang.
Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010 2014
ditetapkan 5 (lima) agenda utama pembangunan nasional tahun 2010 2014,
yaitu :
1. Agenda I, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
rakyat.
2. Agenda II, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan.
3. Agenda III, yaitu penegakan pilar demokrasi.
4. Agenda IV, yaitu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
5. Agenda V, yaitu pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Sistem yang demokratis harus disertai dengan tegaknya rule of law, oleh
karena itu agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting
dalam periode 2010 2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan
memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat yang
terkait dengan kepastian usaha. Salah satu persoalan yang dianggap
menggangu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian
hukum, oleh karena itu penegakan hukum akan membawa dampak positif bagi
perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi
perekonomian Indonesia.
Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat,
mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya
adalah hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.
Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat yang sedang membangun
karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan
diamankan. Pengertian masyarakat yang sedang membangun adalah
masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi
demikian5. Menurut pendapat Roscoe Pond, hukum harus dapat membantu
proses perubahan masyarakat, law as a tool of social engineering6.
Merealisasikan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (2010-2014) khususnya pembangunan di bidang hukum, maka
perlindungan terhadap merek juga diatur secara khusus di dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Undang-undang merek ini
dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil ciptaannya.
Hal ini diharapkan agar terjadi kepastian dan perlindungan hukum terhadap
merek sehingga dapat memperbaiki iklim investasi yang pada gilirannya akan
memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek, yang dimaksud dengan merek adalah:
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa .
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam merek
dari suatu produk barang harus terdapat unsur-unsur yang melekat sebagai daya
pembeda dari produk-produk lain yang sejenis.
Merek dapat juga berfungsi sebagai7 :
5 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan,
Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 14.
6 Otje S. Soemadiningrat, Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm.
6.
1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi barang atau jasa
dari salah satu produksi terhadap produksi lainnya.
2. Sebagai alat promosi.
3. Sebagai jaminan atas mutu produk.
4. Penunjuk asal barang atau jasa.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek selanjutnya
menyebutkan, bahwa :
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada
pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka
waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau
memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya .
Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Hak atas Merek,
yaitu8 :
1. Pemegang atau pemilik Hak Merek, yaitu : orang (persero), beberapa
orang (pemilik bersama), badan hukum yang telah mendapatkan Hak
atas Merek yang disebut dengan Merek Terdaftar.
2. Perlindungan atas Merek Terdaftar,
yaitu adanya Kepastian hukum atas Merek Terdaftar baik untuk
digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan. Jangka waktu
perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran (filing
date).
7Prasetyo, Problematika Perlindungan Merek di Indonesia, http://
www.wordpress.com/, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 19 Maret 2011 Pukul 15.00
WIB.
8Ibid.
3. Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek
Terdaftar.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memuat ajaran
atau doktrin persamaan yang timbul berkaitan dengan fungsi merek, yaitu untuk
membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Ada dua
ajaran persamaan dalam merek yaitu9:
1. Doktrin Persamaan Keseluruhan
Menurut doktrin persamaan menyeluruh, persamaan merek
ditegakkan di atas prinsip entireties similar yang berarti antara merek
yang satu dengan yang lain mempunyai persamaan yang menyeluruh
meliputi semua faktor yang relevan secara optimal yang menimbulkan
persamaan
2. Doktrin Persamaan Identik.
Doktrin persamaan identik mempunyai pengertian lebih luas dan
fleksibel, bahwa untuk menentukan ada persamaan merek tidak perlu
semua unsur secara kumulatif sama, tetapi cukup beberapa unsur
atau faktor yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara dua
merek yang diperbandingkan identik atau sangat mirip. Jadi menurut
doktrin ini antara merek yang satu dengan yang lain tetap ada
perbedaan tetapi perbedaan tersebut tidak menonjol dan tidak
mempunyai kekuatan pembeda yang kuat sehingga satu dengan yang
lain mirip (similar) maka sudah dapat dikatakan identik.
9Ibid.
Doktrin persamaan diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang menyatakan bahwa :
Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek
tersebut :
1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk
barang/jasa sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
indikasi geografis yang sudah dikenal .
Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
menyatakan bahwa :
Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek
tersebut:
1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis
dari yang berhak;
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,
bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga
nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari
pihak yang berwenang;
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi
yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas
persetujuan tertulis pihak yang berwenang .
Berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek di atas, terlihat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek menganut doktrin persamaan identik, yaitu bahwa adanya
persamaan keseluruhan atau pada pokoknya diartikan sama dengan identik
(sama serupa).
Merek juga dapat dikenakan kepada produk makanan dan minuman
untuk membedakan antara produk makanan dan minuman yang sejenis. Ditinjau
dari segi istilah yang dimaksud Makanan adalah bahan pangan yang berasal dari
hewan atau tumbuh-tumbuhan, dimakan oleh mahluk hidup untuk memberikan
tenaga dan nutrisi, sedangkan Minuman adalah umumnya menunjuk kepada
cairan yang ditelan10.
Produk makanan dan minuman yang telah memiliki nilai jual (brand
image) di Indonesia banyak memiliki kemiripan dengan produk lain yang sejenis,
hal ini dilakukan oleh para pihak untuk mengangkat nilai jual suatu produk barang
yang diproduksinya dengan memberi atau mencantumkan merek yang memiliki
kemiripan dengan merek lain sejenis yang telah mempunyai nilai jual dimata
konsumen. Praktek peniruan dan pemalsuan khususnya pada produk makanan
dan minuman jelas akan merugikan tidak hanya bagi para pengusaha yang
memiliki atau memegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para
konsumen sebagai pengguna dari produk makanan dan minuman.

F. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis yaitu memberikan
gambaran secermat mungkin mengenai faktor-faktor yang ada, baik
berupa data primer seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek maupun data sekunder berupa pendapat para ahli tentang
hasil penelitian dan berbagai karya ilmiah, serta bahan hukum tersier
berupa data yang didapat dari majalah dan internet yang berkaitan
dengan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
10Makanan dan Minuman, http://www.wikipedia.org/, Diakses Pada Hari Jumat
Tanggal 11 Maret 2011 Pukul 21.00 WIB.
yang jelas terhadap Kemiripan Merek Pada Suatu Produk Makanan dan
Minuman.
2. Metode Pendekatan
Metode Pendekatan penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu
metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, atau
dogma-dogma, pada penelitian ini dilakukan melalui penafsiran hukum
dengan menggunakan penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang
dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang dengan berpedoman pada
arti kata yang saling berhubungan pada kalimat dalam undang-undang
tersebut, penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan
memperhatikan susunan kata-kata atau bunyi pasal yang satu dengan
yang lainnya baik dengan dengan undang-undang yang sama maupun
yang berbeda, penafsiran ekstensif, yaitu penafsiran yang bersifat
memperluas ari kata dalam undang-undang.
3. Tahap Penelitian
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini dilakukan dengan mencari data berupa:
1) Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan
yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek.
2) Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa
doktrin atau pendapat hukum para ahli.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi
kepustakaan, maka Penulis melakukan penelitian lapangan, antara
lain dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait
yaitu Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI).
4. Teknik Pengumpulan Data
dilakukan dengan cara :
a. Studi Dokumen
yaitu teknik pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan
dan buku yang berkaitan serta artikel yang diperoleh dari surat surat
kabar, website, dan lain-lain.
b. Wawancara
yaitu mengadakan tanya jawab dengan mempersiapkan daftar
pertanyaan, pihak yang mampu dan berkompeten untuk bertanggung
jawab berkaitan dengan Kemiripan Merek Pada Suatu Produk
Makanan dan Minuman.
5. Metode Analisis Data
Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode analisis yuridis
kualitatif, dengan demikian diharapkan:
1. Bahwa peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang
lainnya tidak bertentangan.
2. Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan.
3. Memperhatikan kepastian hukum bahwa peraturan perundangundangan
benar-benar dilaksanakan oleh penguasa maupun penegak
hukum.
4. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, analisis dilakukan
untuk mencari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
6. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian untuk melengkapi data dalam penulisan ini yaitu:
a. Perpustakaan
1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung,
Jalan Dipatiukur nomor. 112 Bandung.
2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD)
Bandung, Jalan Imam Bonjol nomor. 21 Bandung.
3) Perpustakaan Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual
(Dirjen HaKI), Jalan Jakarta nomor 27 Bandung.
b. Instansi
1) Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI),
Jalan Jakarta nomor 27 Bandung.
c. Situs-situs internet, yaitu:
1) http://www.scribd.com/
2) http://www.wordpress.com/
3) http://www.wikipedia.org/
4) http://www.jbptunikompp-gdl-s1.com/
5) http://www.wasispriyantoblogspot.com/
6) http://id.shvoong.com
7) http://www.jakartaconsulting.com/

NB : SILAHKAN REQUEST DKOLOM KOMENTAR UNTUK DAPATKAN VERSI LENGKAPNYA, DAN TINGGALKAN ALAMAT E-MAIL SOBAT............................

Bagikan :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "KUMPULAN SKRIPSI HUKUM TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEMIRIPAN MEREK PADA SUATU PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK "

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top